Nilai-nilai Muhammadiyah dikendalikan oleh indikator kinerja utama. Konten media sosial tunduk pada peraturan

Pemantauan konten media sosial dianggap perlu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris jenderal kekuatan eksekutif pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa kerangka hukum baru diperlukan jika media sosial diatur dan dipantau oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dia mengatakan payung hukum minimal di tingkat peraturan pemerintah (PP). "Diskusi perlu dilakukan dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, Polisi dan Indikator Kinerja Utama," kata Mu-ti, melalui email di alamat Republika.co.id, Selasa (13/8).

Anda mengerti perlunya mengontrol media sosial. Sementara itu, media sosial telah menjadi ruang kosong tanpa regulasi. Menurutnya, media sosial hanya terjangkau oleh hukum ITE.

Sebelumnya, anggota KPI pusat dipilih antara 2019 dan 2022, Yuliandre Darwis, mengatakan KPI sedang menghadapi tantangan dalam bentuk konvergensi media.

Ia menganggap bahwa KPI diberi penguatan otoritasnya, sehingga tidak hanya berfokus pada media penyiaran konvensional. Dia juga melihat peluang untuk merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program (P3SPS) untuk menyesuaikan tantangan saat itu.

Selain itu, ia juga berharap bahwa KPI dapat memperluas kewenangannya atas penyiaran media melalui Internet. Alasan distribusi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2002 disiarkan melalui darat, udara, laut, dan sarana lainnya. "Penyiaran dilakukan melalui darat, laut, udara, dan sebagainya, dan kami memperluasnya, termasuk media baru, tetapi itu membutuhkan konsep yang kuat dan payung hukum," kata Yuliandre.

Related posts

Leave a Comment