Pemerintah Memeriksa Aturan untuk Efisiensi Layanan Perjalanan Daerah

Jakarta –
Pemerintah akan meninjau peraturan yang mengatur efisiensi perjalanan dinas oleh pejabat daerah. Revisi aturan melibatkan KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Kementerian Negara.

Pertemuan penyelesaian diadakan selama pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta Pusat pada Selasa (8/8) 13/2019). Menteri Negara Pratikno mengatakan bahwa semua tingkat pejabat akan menyinkronkan jadwal sehingga perjalanan dinas menjadi efektif.

"Kami menyinkronkan kalender, antara kementerian, dengan menyinkronkan kalender dengan daerah, jadi ketika pejabat daerah pergi ke Jakarta, mereka dapat memecahkan berbagai masalah," kata Pratikno.

Pratikno menyatakan bahwa peraturan tersebut akan diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, dengan peraturan ini, diharapkan perjalanan kepala daerah akan lebih efektif.

"Apa yang kami rancang dengan Menteri Dalam Negeri, jadi nanti, jika pejabat daerah pergi ke Jakarta untuk berbagai jenis, sehingga secara bersamaan "jelasnya. Sebelumnya, JK telah membicarakan perjalanan resmi kepala daerah ke luar negeri. JK menyebutkan peran penting Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan izin kepada para kepala daerah.

"Ada kriteria, apakah atau tidak, jika Anda hanya berjalan-jalan atau jika Anda menghadiri acara penting, jangan memberikan izin," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, tengah dari Jakarta, Selasa lalu (23/7).

(fdu / jbr)

Related posts

Leave a Comment