Status kelembagaan LPDB KUMKM harus diperkuat

Memperkuat status kelembagaan LPDB untuk menargetkan pembiayaan UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Selama 13 tahun terakhir, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) KUMKM menyalurkan dana bergulir sebesar 9,3 miliar rupee untuk 4.323 mitra. Namun, catatan ramping itu bukannya tanpa hambatan.

Wakil Rektor III untuk Penelitian dan Kerjasama Ikopin Mr. Yuanita Indriani juga berharap status kelembagaan KUMKM LPDB akan semakin diperkuat. "Saya masih bertanya-tanya di mana posisi LPDB itu dan saya berharap status lembaga ini akan terus diperkuat sehingga bisa mandiri, kuat, dan fokus pada pengembangan pembiayaan. KUMKM, "kata Yuanita pada kesempatan tahun ke 13 LPDB KUMKM, yang diselenggarakan oleh LPDB. Jakarta, Selasa (8 Maret).

Bagi Yuanita, status kelembagaan KUMKM LPDB perlu diperkuat karena lembaga keuangan, terutama bank, masih enggan membiayai sektor KUMKM. "Tujuan LPDB harus semakin ditekankan, dan peran LPDB harus lebih dari itu saat ini adalah untuk memperkuat modal KUMKM di masa depan." "Seluruh Indonesia," kata Yuanita.

Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati berlangganan pernyataan Yuanita. Menurut Enny, dengan memperkuat status kelembagaan LPDB, misalnya untuk menjadi organisasi, organisasi ini harus dapat mengelola semua pendanaan KUMKM terkonsentrasi dalam satu dan dalam bentuk yang sama, bukan hanya BLU atau departemen Satker.

"Jika telah meningkat Menurut DPLA, semua mekanisme pendanaan KUMKM dapat berasal dari satu titik, yaitu KUMKM LPDB, sehingga kita dapat secara akurat mengukur KUMKM. akses ke pembiayaan untuk UMKM, "kata Enny.

[19459001)] Bagi Enny, KUMKM harus dikelola dengan baik dan terukur. "KUMKM harus menjadi akselerator gerakan ekonomi nasional, dan hampir semua negara, termasuk Jepang dan Jerman, yang serius membangun koperasi, pasti memiliki ekonomi nasional yang baik." , perhatikan KUMKM sesuai dengan kebutuhan mereka, "kata Enny.

Ketua Komite Tetap untuk Pengembangan dan Pengembangan Koperasi Ekonomi dan Komunitas Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sharmila, mengakui bahwa kegiatan LPDB KUMKM berada di jalur yang benar. Yakni, mampu mencapai Tri Sukses (distribusi sukses, gunakan dan kembalikan).

"Namun, menurut saya, masih banyak yang harus dilakukan untuk masa depan," kata Sharmila.

Sharmila melanjutkan, LPDB KUMKM dapat memanfaatkan sumber pendanaan lain, terutama di luar negeri, dan menciptakan sumber pendanaan alternatif (selain RPBA) untuk meningkatkan jumlah dana bergulir. "Jujur saja, jumlah dana bergulir sangat terbatas, tetapi kebutuhan KUMKM terus bertambah," kata Sharmila.

Sederhananya, kata Sharmila, potensi dana murah di luar negeri (Timur Tengah) yang menginginkan kerja sama yang berkelanjutan G. "Ini bukan mungkin dengan status LPDB saat ini. Saya berharap LPDB akan menjadi pelaksana menggunakan dana murah di luar kerangka kerja G-to-G, "kata Sharmila.

Selain itu, Sharmila juga berharap bahwa di masa depan LPDB KUMKM akan memberikan prioritas kepada perusahaan atau koperasi yang dipimpin oleh perempuan. Alasannya adalah bahwa banyak perempuan di Indonesia menjalankan bisnis yang produktif dan dimasukkan ke dalam koperasi.

Risiko Tinggi

Sementara itu, CEO LPDB KUMKM dan Law Jaenal Aripin mengungkapkan bahwa bank lebih suka membayar denda Bank Indonesia (BI) daripada mengarahkannya ke sektor ini. UMKM, yang dianggap berisiko tinggi. "Itu fakta, bank lebih suka memberikan kreditnya ke perusahaan besar. Pangsa UMKM terbukti dalam rincian total kredit bank hanya 19%," kata Jaenal.

Karena itu, kata Jaenal, LPDB KUMKM hadir untuk mengisi lowongan. Namun, Jaenal mengakui bahwa harapan belum terwujud. "Kami memiliki mandat untuk menyalurkan dana bergulir ke UMKM di seluruh Indonesia. Sayangnya, tujuan ini belum tercapai karena status institusi kami yang masih SSB dan yang tidak diizinkan membuka cabang di daerah itu, "kata Jaenal.

Jaenal percaya bahwa dengan meningkatkan status kelembagaan, LPDB KUMKM menjadi badan tingkat menteri, akan menjadi langkah politis dan strategis dalam memperkuat modal KUMKM di Indonesia. "Saat ini, kami hanya terbatas pada unit kerja atau unit kerja kementerian," simpul Jaenal.

Related posts

Leave a Comment