Tahanan KPK mengeluhkan borgol, mediator meminta Direktur Jenderal Informasi PAS

Jakarta –
Ombudsman Indonesia menangani pengaduan keluarga tahanan KPK terkait penggunaan borgol dan pengawalan selama perawatan. Mediator akan meminta klarifikasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tentang masalah ini. (prosedur tetap) mengawal para tahanan adalah mereka, "kata Komisaris Ombudsman, Andrianus Meliala, saat diskusi di kantor Ombudsman, Jalan Rasuna Said, selatan Jakarta, pada Kamis 15/08/2019

Menurut Andrianus, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah cabang dari pusat penahanan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu KPK harus ikuti aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Apa yang ditentukan oleh Direktur Jenderal PAS diikuti oleh semua bagian penahanan pra-sidang, di mana 39, para tahanan KPK pada dasarnya adalah cabang dari pusat penahanan yang prosedurnya ditetapkan. Direktur umum PAS dan tidak pernah ada pusat penahanan yang mengambil ketentuan sendiri, "katanya.

Ia menjelaskan bahwa keluarga tahanan KPK mengeluh tentang pengguna borgol sampai penjaga memasuki kantor dokter. Ombudsman juga meminta klarifikasi dari tahanan KPK.

"Mereka mengeluh, misalnya, bahwa tahanan harus borgol dan rompi penjara selama perawatan, serta penjaga penjara memasuki kantor dokter ketika mereka diperiksa. oleh dokter. Sekalipun dalam konteks ini ada kerahasiaan antara pasien dan dokter mereka, tetapi penjaga masuk ke sana, "katanya.

" Juga dikeluhkan bahwa mereka tidak mungkin tidak dilengkapi dengan pemanas, atau kunjungan keluarga yang sangat singkat, atau mereka tidak dapat mengatur hari besar keagamaan, "tambahnya.

(abw / zak)

Related posts

Leave a Comment