Tebak keinginan PDIP Tentang Presiden MPR Presiden

Sejumlah pemimpin partai mulai berpidato untuk posisi Presiden MPR.

REPUBLIKA.CO.ID,

dari Nurul S Hamami Jurnalis Republika Senior

Pemilu serentak 2019 berakhir. Namun, dunia politik nasional masih memanas. Untuk mengantisipasi pelantikan anggota RDP DPR dan DPD RI 2019-2024 pada 1 Oktober, murmur para elit politik semakin ketat.

Tujuannya adalah menargetkan presiden presiden MPR. Bertolak belakang dengan posisi presiden DPR yang menurut undang-undang MPR / DPR / DPD / DPRD nomor 2 tahun 2018 (UU MD3) dikaitkan dengan partai politik yang memiliki jumlah kursi terbanyak, jabatan presiden dan wakil presiden. Ketua MPR akan dipilih oleh anggota MPR berdasarkan sistem yang komprehensif.

Sejumlah pemimpin partai mulai membahas untuk menduduki jabatan sebagai presiden MPR. Sejauh mana posisi Presiden MPR strategis baginya untuk menjadi target elit politik? Apakah ini terkait dengan pencalonan presiden dalam pemilihan 2024? Atau sekadar posisi gengsi dengan semua fasilitas yang didapat?

Menurut Pasal 2 dan 3 UUD 1945 yang diamandemen, MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan hasil pemilihan DPO, berhak menunjuk presiden dan / atau wakilnya. -residen, serta untuk memodifikasi dan menentukan hukum dasar. MPR juga dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden berdasarkan mekanisme yang diatur oleh UUD 1945.

Menurut amandemen tersebut, posisi Presiden MPR adalah terpisah dari Presiden DPR karena berlaku sebelum amandemen UUD 1945. MPR bertemu setidaknya setahun sekali. Undang-undang MD3 n ° 17 tahun 2014, dimodifikasi berdasarkan undang-undang n ° 2 tahun 2018, yang secara khusus mengatur pemilihan para pemimpin MPR, diatur.

Di bawah undang-undang MD3, presidennya terdiri dari seorang presiden dan empat orang. Wakil Presiden dipilih dari antara anggota MPR dari kelompok yang berdiri. Juga disepakati bahwa calon pimpinan MPR akan datang dari fraksi dan / atau kelompok anggota yang dipresentasikan pada sidang paripurna.

Fraksi ini merujuk pada anggota RDP dari partai politik, sedangkan anggota kelompok adalah anggota DPD, yang merupakan individu. Setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mencalonkan kandidat untuk kepemimpinan MPR.

Pemilihan presiden MPR adalah dengan konsensus, tetapi jika tidak tercapai, pemilihan dipilih dan orang-orang yang mendapatkan jumlah suara terbanyak adalah ditunjuk untuk memimpin MPR.

Manuver elit

Banyak orang menduga bahwa perilaku elite politik yang menargetkan posisi presiden MPR berada di # Minat pemilihan presiden 2024. Bisa dimaklumi karena kompetisi itu untuk 2024 pengambilan kursi presiden sangat terbuka karena tidak ada calon perawat (petahana). ).

Presiden Joko Widodo akan dilantik pada 20 Oktober tahun ini untuk periode kedua dan, menurut Konstitusi, Presiden dapat melayani hingga dua periode. Apalagi, Kiai Ma 'ruf, sebagai wakil presiden terpilih, memang memiliki peluang untuk menjadi calon presiden berikutnya. Namun, pertimbangan usia tampaknya meminimalkan peluang ini.

Related posts

Leave a Comment